"Sastra Perlawanan: Ketika Kebenaran Harus Berbisik"

Esai - Kurnia A. Sabili R (Ketua Rumah Kebudayaan Aktivis Peneleh)

Aktivis Peneleh (Malang) - Sastra tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia lahir dari benturan antara manusia dengan kenyataan, dari kegelisahan terhadap ketidakadilan, dan dari keberanian untuk mempertanyakan apa yang dianggap wajar. Karena itu, sastra bukan sekadar permainan kata-kata atau hiburan estetis. Melainkan arena pergulatan ide, kritik, dan perlawanan. Setiap karya sastra selalu membawa jejak zamannya; ia merekam siapa yang berkuasa, siapa yang dibungkam, dan siapa yang dipaksa hidup di pinggiran sejarah.

Persoalannya, sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang menang. Negara, penguasa, dan pemilik modal memiliki kemampuan untuk menentukan narasi mana yang layak dikenang dan mana yang harus dilupakan. Disinilah sastra mengambil peran yang berbeda. Ia menjadi arsip tandingan yang menyimpan suara-suara yang dihapus dari sejarah resmi: suara petani yang tanahnya dirampas, buruh yang dieksploitasi, mahasiswa yang dibungkam, masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya, hingga rakyat kecil yang hanya hadir sebagai angka dalam statistik pembangunan.

Sastra sebegai Arsip Perlawanan dan Penjaga Kebenaran

Tema “Ketika Kebenaran Harus Berbisik” bukan sekadar ungkapan puitis. Melainkan potret nyata kehidupan sosial. Kebenaran seringkali tidak dikalahkan oleh kebohongan, melainkan oleh kekuasaan. Mereka yang menguasai media, hukum, ekonomi, bahkan pendidikan, memiliki kemampuan membentuk apa yang dianggap sebagai “kebenaran”. Akibatnya, kritik dipersempit menjadi ujaran kebencian, perbedaan pendapat dianggap ancaman, dan suara rakyat kerap dikalahkan oleh kepentingan politik maupun ekonomi.

Dalam situasi seperti itu, sastra menjadi salah satu ruang yang masih memungkinkan kebenaran bertahan hidup. Ketika pidato dilarang, puisi berbicara. Ketika media kehilangan independensinya, novel menjadi saksi. Ketika data dimanipulasi dan sejarah ditulis sepihak, sastra menyimpan ingatan kolektif masyarakat. Ia tidak selalu melawan dengan slogan, tetapi dengan cerita, simbol, metafora, dan ironi yang perlahan menggerogoti legitimasi kekuasaan.

Pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Sastra sebagai Pembebasan Kesadaran

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran HOS Tjokroaminoto yang menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga terbebas dari ketertindasan pikiran. Baginya, rakyat harus dibangun kesadarannya agar mampu berpikir kritis dan tidak menjadi objek kekuasaan. Prinsipnya yang terkenal, “Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasah,” mengajarkan bahwa perjuangan tidak cukup hanya dengan keberanian. Tetapi juga harus dilandasi pengetahuan, moralitas, dan strategi. 

Dalam konteks sastra, karya sastra menjadi bagian dari perjuangan intelektual untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Sastra tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, menyadarkan, dan mengorganisasi cara berpikir masyarakat agar tidak mudah tunduk pada dominasi.

Tjokroaminoto juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikontrol oleh kesadaran rakyat akan mudah berubah menjadi alat penindasan. Oleh karena itu, ia mendorong lahirnya manusia merdeka - manusia yang mampu berpikir secara mandiri, berani mengkritik ketidakadilan, dan memiliki keberpihakan kepada kaum yang terpinggirkan. Gagasan ini memiliki keterkaitan erat dengan sastra perlawanan. Seorang sastrawan tidak hanya menciptakan keindahan bahasa, tetapi juga berupaya membebaskan cara berpikir pembacanya dari belenggu ketakutan, propaganda, dan hegemoni kekuasaan.

Sastra perlawanan bukan berarti setiap karya harus menyerukan revolusi secara langsung. Perlawanan dalam sastra justru bekerja dengan cara yang lebih halus tetapi mendalam: membongkar cara berpikir yang selama ini diterima tanpa dipertanyakan. Ia mengajak pembaca bertanya, mengapa kemiskinan dianggap takdir, padahal lahir dari sistem? Mengapa ketimpangan dianggap konsekuensi pembangunan? padahal merupakan hasil distribusi kekuasaan yang timpang. Mengapa rakyat diminta terus berkorban atas nama kemajuan? sementara keuntungan hanya dinikmati segelintir elit.

Sastra Perlawanan di Tengah Hegemoni Kekuasaan Kontemporer

Dalam konteks Indonesia, sastra perlawanan memiliki sejarah panjang. Pada masa kolonial, sastra mengkritik eksploitasi bangsa penjajah. Pada masa Orde Baru, ketika sensor dan represi menjadi wajah negara, karya-karya Pramoedya Ananta Toer, W.S. Rendra, dan Wiji Thukul menjadi bukti bahwa kata-kata dapat lebih ditakuti daripada senjata. Kekuasaan memahami bahwa gagasan yang hidup dalam benak masyarakat jauh lebih sulit dikendalikan dibanding demonstrasi yang dapat dibubarkan.

Namun, tantangan hari ini justru lebih kompleks. Jika dahulu kekuasaan membungkam kritik dengan sensor, kini kritik sering dilemahkan melalui banjir informasi, algoritma media sosial, komersialisasi budaya, dan polarisasi politik. Kita hidup di zaman ketika informasi melimpah, tetapi refleksi semakin langka. Kebenaran tidak lagi selalu dibungkam secara langsung; ia dikaburkan, ditenggelamkan oleh sensasi, atau dikalahkan oleh narasi yang lebih populer. Akibatnya, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan membedakan kritik yang membangun dengan propaganda yang menyesatkan.

Sebagaimana pemikiran Antonio Gramsci, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui pembentukan cara berpikir masyarakat (hegemoni). Sastra perlawanan berupaya meruntuhkan hegemoni tersebut dengan membangun kesadaran kritis. Semangat ini juga sejalan dengan cita-cita Tjokroaminoto untuk membangun rakyat yang berilmu, berakhlak, dan berani melawan ketidakadilan. Perlawanan yang sejati bukanlah sekadar mengganti siapa yang berkuasa, tetapi mengubah cara masyarakat memahami kekuasaan itu sendiri.

Pada akhirnya, sastra perlawanan mengingatkan kita bahwa ketidakadilan tidak hanya lahir ketika penguasa bertindak sewenang-wenang. Tetapi juga ketika masyarakat berhenti mempertanyakan keadaan. Sastra menjaga agar nalar tetap hidup, agar ingatan tidak dihapus, dan agar kemanusiaan tidak dikorbankan demi stabilitas atau pertumbuhan ekonomi semata.

Sebagaimana diwariskan oleh HOS Tjokroaminoto, perjuangan harus dimulai dari pembebasan akal dan kesadaran. Dan sastra adalah salah satu jalan menuju pembebasan itu. Kebenaran memang bisa dipaksa berbisik, tetapi selama masih ada orang yang membaca, menulis, dan berpikir kritis, bisikan itu akan terus hidup—hingga suatu hari berubah menjadi suara yang tak lagi dapat dibungkam.

(Hasil dari kegiatan Kajian Ranah Strategis Aktivis Peneleh pekan #02)